Kumpulan Judul Skripsi Muamalah

1.            حق الارث للخنثى عند المذاهب الاربعة

2.            حق الارث للخنثى عند المذاهب الاربعة

3.            PERBUATAN PIDANA DAN HUKUMANNYA DI DALAM QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM (Studi tentang Qanun No. 11 Tahun 2002 dan Qanun No. 12 Tahun 2003)

4.            تطـبـيـق حـد السـرقــة دراسة مقارنة بين إجتهاد عمر بن الخطاب وبعض المفكرين الإسلاميين اللبراليين تطـبـيـق حـد السـرقــة دراسة مقارنة بين إجتهاد عمر بن الخطاب وبعض المفكرين الإسلاميين اللبراليين

5.            KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT SEPINGGAN ? BALIKPAPAN SELATAN (Tinjauan Hukum Islam dan UUP No.1 Tahun 1974)

6.            ?PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM KEKERASAN RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM? (Studi Analisis UU Tentang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004)

7.            FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENENTUAN KADAR MUT?AH DAN NAFKAH IDDAH DI PENGADILAN AGAMA MALANG

8.            KAJIAN TERHADAP PEMBERIAN MAHAR YANG TINGGI PADA MASYARAKAT ADAT BUGIS DI KECAMATAN SEBATIK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur)

9.            PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RIBA DALAM KEGIATAN PEREKONOMIAN (Studi Kasus di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto)

10.         PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM PADA PERKARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT KARENA TIDAK ADANYA TANGGUNGJAWAB SUAMI DI PENGADILAN AGAMA MALANG

11.         STUDI PERBANDINGAN PRAKTEK PEMBERIAN JAMINAN KREDIT MODAL KERJA DAN AL MUDHARABAH ANTARA BANK JATIM CABANG MALANG DENGAN BNI SYARIAH CABANG MALANG

12.         PERAN KELUARGA MUHAMMADIYAH DALAM PERKADERAN PERSYARIKATAN DAN RELEVANSINYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH: (Studi Kasus di Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bumiaji)

13.         KAJIAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF SYARI?AH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

14.         KAJIAN TERHADAP PEMBERIAN MAHAR YANG TINGGI PADA MASYARAKAT ADAT BUGIS DI KECAMATAN SEBATIK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur)

15.         POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Perbandingan Pendapat Ulama Setuju dan Tidak Setuju)

16.         SISTEM HUKUM KEWARISAN ISLAM MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI?I DAN HAZAIRIN DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

17.         FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENENTUAN KADAR MUT?AH DAN NAFKAH IDDAH DI PENGADILAN AGAMA MALANG

18.         PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RIBA DALAM KEGIATAN PEREKONOMIAN (Studi Kasus di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto)

19.         IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH USIA DALAM PASAL 7 UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DI KANTOR URUSAN AGAMA (Studi di KUA Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis)

20.         POLIGAMI ILEGAL SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB PEMBATALAN NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)

21.         PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM PADA PERKARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT KARENA TIDAK ADANYA TANGGUNGJAWAB SUAMI DI PENGADILAN AGAMA MALANG

22.         PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

23.         OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUP UMAT

24.         ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERDAMAIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

25.         LEMBAGA WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA

26.         PERSEPSI MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN KHITBAH DI DESA LEMBOR KABUPATEN LAMONGAN MENURUT TINJAUAN ISLAM

27.         SYARAT POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

28.         IMPLEMENTASI PEDOMAN HIDUP ISLAMI WARGA MUHAMMADIYAH (PHIWM) PADA KEHIDUPAN KELUARGA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH

29.         ASAS-ASAS KESEIMBANGAN HAK DAN KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

30.         Syarat Poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Tinjau Menurut Hukum Islam

31.         PERKOSAAN TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisa Komparatif Antara Pasal 285 KUHP Tentang Perkosaan, Pasal 5 dan 8 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dengan Hukum Perkawinan Islam)

32.         STUDI TERHADAP PUTUSAN PERKARA NAFKAH ANAK YANG TERHUTANG DI PENGADILAN AGAMA MALANG

33.         Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

34.         PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI ISHLAH (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)

35.         TINJAUAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG LARANGAN PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM ADAT ALIFURU ?Studi di Desa Werinama Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur ?

36.         KEKERASAN GENDER MENURUT PERSPEKTIF DISIPLIN HUKUM ISLAM

37.         PERKAWINAN ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ANALISIS PAHAM DAN KEYAKINAN MASYARAKAT JAWA MUSLIM TERHADAP ADAT (STUDY KASUS DI DESA SIDOMULYO KEC. PRONOJIWO KAB. LUMAJANG)

38.         RELEVANSI FATWA MUI NO.1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

39.         KONSEP KEWARISAN BEDA AGAMA (ANALISA ANTARA PENDAPAT SALAF DAN KHALAF, RELEVANSINYA DENGAN MAQASHID SYARI?AH)

40.         PENERAPAN HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

41.         PELAKSANAAN UPAYA HUKUM MELAWAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (VERZET) DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)

42.         KAJIAN TERHADAP KAWIN PAKSA YANG TERJADI PADA MASYARAKAT GADING KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG

43.         EFEKTIFITAS UPAYA ISL?H DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

44.         STATUS ANAK HASIL NIKAH SIRRI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Indonesia)

45.         STATUS HUKUM PERWALIAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN WANITA HAMIL ( Menurut Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Pendapat para Fuqaha )

46.         PENGAKUAN DAN KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ( BW ), HUKUM ADAT, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ( KHI )

47.         NIKAH MUT?AH (Studi Perbandingan Madzhab Sunni dan Syi?ah Imamiyah)

48.         GUGATAN HAK NAFKAH ISTRI DALAM MASA IDDAH MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus terhadap putusan Nomor : 1519/Pdt.G/2008/PA.Mlg)

49.         KAJIAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

50.         METODOLOGI IJTIHAD MUHAMMADIYAH DAN NU: Studi Perbandingan Majlis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail