Makalah Waris Pada Masa Awal Islam

Makalah Waris Pada Masa Awal Islam

1. Langkah-langkah politik dan pengaruhnya dalam hukum islam

Formalisasi hukum waris di Indonesia, dilatar belakangi oleh tiga sistem hukum yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat. Dengan adanya ketiga sistem hukum tersebut, kemudian munculah hukum waris Islam yang ada di Indonesia dengan wajah barunya yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam buku ke II. Di samping itu beberapa perkembangan telah menunjukkan adanya perubahan ataupun kemajuan dari hukum waris yang telah ada melalui beberapa yurisprudensi.

Persoalan Hukum Waris menyangkut tiga unsur, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan Secara umum Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap eksistensi Pengadilan Agama. Saat itu masih dikenal istilah “choice of law” atau pilihan hukum. Pilihan hukum disini dimaksudkan bahwa para pihak diperkenankan memilih dasar hukum yang akan dipakai dalam penyelesaian pembagian harta warisan, yang nantinya memberikan konsekuensi terhadap pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Pilihan hukum disini maksudnya sengketa tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bila penyelesaiannya tunduk pada hukum Adat atau hukum Eropa (Civil Law) atau dapat diajukan ke Pengadilan Agama bila penyelesaiannya tunduk pada hukum Islam.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama diharapkan untuk memangkas “choice of law” dalam Hukum Kewarisan. Dalam Penjelasan Umum telah dinyatakan “Bahwa Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus”.Dengan dihapusnya pilihan hukum dalam waris, maka selama ahli waris beragama Islam, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara warisnya adalah pengadilan agama, dan bukan lagi menjadi kewenangan pengadilan negeri. Praktik di dalam masyarakat, ternyata masih banyak masyarakat yang lebih mendasarkan kepada hukum waris adat, dibandingkan dengan hukum waris Islam.

2. Hijrah dan makkah sebagai dasar pewarisan

Kekuatan kaum muslimin pada saat itu masih sangat lemah, lantaran jumlah mereka masih sedikit sekali. Untuk menghadapi kaum musyrikin quarisy yang sangat kuat dan banyak pengikutnya, tidak ada jalan lain yang ditempuh oleh Rasulullah s.a.w. beserta pengikut-pengikutnya selain meminta bantuan kepada penduduk diluar kota yang sepaham dan simpatik terhadap perjuangan beliau beserta kaum muslimin dan memberantas kemusrikan.

Setelah menerima perintah dari allah subahanahu wata ala agar meninggalkan kota makkah, Rasulullah s.a.w bersama-sama dengan sejumlah sahabat besar meninggalkan kota makkah menuju medinah. Dikota yang baru ini Rasulullah s.a.w. beserta rombongannya disambut dengan gembira oleh orang-orang medinah dengan ditempatkan dirumah-rumah mereka, dicukupi segala perluan hariannya, dilindungi jiwanya dari pengejaran kaum musyrikin quraisy dan dibantunya dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerang.

Untuk memperteguh dan mengabdikan persaudaraan antar kaum muhajirin dan kaum anshar, rasulullah s.a.w. menjadikan ikatan persaudaraan tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling dapat pusaka mempusakai satu sama lain. Misalnya apabila seorang muhajirin meninggal dunia dimedina dan ia mempunyai wali(ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dipusakai oleh walinya yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dipusakai oleh walinya yang enggan hijrah kemadinah tidak berhak mempusakai harta peninggalannya sedikitpun. Akan tetapi bila muhajir tersebut tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, harta peninggalannya dapat dipusakai oleh saudaranya dari orang anshar yang menjadi wali karena ikaan persaudaraan.

Hijrah dan muakhah sebagai sebab untuk mempusakai itu dibenarkan oleh tuhan dalam firman-Nya pada surat al-anfal: 72“sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berijtihad pada jalan allah dengan harta dan jiwanya dan orang-orang yang melindungi serta menolong, mereka itu sebgaiannya melindungi wali bagi yang lain, sedan orang-orang yang beriman tetapi enggan berhijrah, tak ada kewajban sedikitpun bagimu mewakilkan mereka, sebelum mereka berhijrah”. (al-anfal: 72)

Sebagian mufassirin, semisal ibnu ‘abbas r.a. al-hasan, mujahid dari qatadah menafsirkan perwalian dalam ayat tersebut ialah ak mempusakai yang ditimbulkan oleh kekerabatan yang terjalin oleh adanya ikatan persaudaraan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang anshar.

3. Pengangkatan anak (tabbani atau adopsi) dan penentuan ahli waris

Adopsi adalah pengangkatan anak oleh seorang dengan maksud untuk menganggapnya anak itu sebagai anaknya sendiri.

Konon nabi Muhammad s.a.w. sebelum diangkat menjadi Rasul, pernah mengambil anak angkat zaid bin haritsah, setelah ia dibebaskan dari status perbudakannya. Karena setatus anak angkat pada saat itu identik dengan anak keturunannya sendiri, para sahabat memanggilnya bukan zaid bin haritsah, tetapi Zaid bin Muhammad. Salaim bin ‘tabah setelah diambil anak angkat oleh sahabat abu hudzaifah r.a. panggilannyapun berubah menjadi Salim bin Abi Hudzaifah

Lembaga adopsi beserta akibat hukumnya tidak bertahan lama pada zaman awal-awal islam. Lembaga ini berakhir setelah di turunkan surat al-ahzab: 4,5 dan al-ahzab 40.

وَمَاجَعَل اَدعِيَآءَكُمْؕؕذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاھِكُمْؕؕوَاللّه يَقُوْلُ اْلحَقَّ وَهُوَيَہْدِي السَّبِيْلَ. اُدْعُوْهْمْ لِاَبَٓاءِهِم هُوَاَقْسَطُ عِنْدَاللَّهِٝفَاِخْوَانَكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيكْمٗ

“...... Dan tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Sedang allah atu mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayahnya (yang sebenarnya). Sebab yang demikian itu lebih adil disisi allah, jika kamu tidak mengetahui ayahnya, maka (panggillah mereka sebagai memanggil) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula (orang-orang yang dibawah pemeliharaanmu).... dst.al ahzab 4.

Hal-hal yang penting untuk diperhatikan:

a. Adopsi boleh dilakukan oleh suami isteri bersama-sama(pasal 5 ayat 2)

b. Adopsi dilakukan oleh seorang duda, maka ia harus tidak mempunyai keturunan di dalam garis laki-laki(pasal 5 ayat 1)

c. Seorang janda yang tidak kawin lagi dapat mengadopsi, jika dari suaminya yang telah meninggal dunia itu tidak mempunyai keturunan lelaki(pasal 5 ayat 3)

d. Yang dapat diadopsi adalah seorang anak lelaki yang belum kawin dan belum mempunyai anak, dan yang belum diadopsi orang lain.(pasal 6)

e. Orang yang di adopsi harus berumur paling sedikit 18 tahun lebih muda dari lelaki dan 15 tahun lebih muda dari permpuan bersuami atau janda yang melakukan adopsi(pasal 7 ayat 1)

f. Jika yang diadopsi itu seorang keluarga sedarah maka dengan diadopsinya itu, anak itu harus menduduki derajat keturunan yang sama terhadap leluhurnya yang sama (pasla 7 ayat 2) sebelum diadopsiI.

D. Fath makkah dan pengaruhnya dalam formulasi hukum islam

Setelah aqidah mereka bertambah kuat dan satu sama lain telah terpupuk rasa saling cinta mencintai, apalagi kecintaan mereka kepada Rasulullah sendiri sudah sangat mesra, perkembangan agama islam makin maju, pengikut pengikut agama islam bertambah banyak, pemerintahan islam sudah stabil dan lebih dari itu penaklukan kota mekkah telah berhasil dengan sukses, maka kewajiban hijrah yang semula sebagai media untuk menyusun kekuatan antara orang muslimin dari Mekkah dengan orang Muslimin dari Madinah dicabut dengan sabda beliau yang artinya “Tidak ada kewajiban berhijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah” (al-Bukhari)

Demikian juga sebab sebab mempusakai yang berdasarkan ikatan persaudaraan (muakhah) dinasakh oleh firman Allah dalam surah Al Ahzab:6 Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

Sebab sebab mempusakai yang hanya berdasarkan kelaki lakian yang dewasa lagi kuat berjuang, dengan mengenyampingkan anak anak yang belum dewasa dan kaum perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang orang jahiliyah juga telah dibatalkan. Pembatalan tersebut tercantum dalam surah An Nisa’ 7: yang artinya“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Adapun tentang ketiadaan wanita dan anak anak yang belum dewasa untuk mendapatkan harta warisan dibatalkan oleh Allah dalam surat an-Nisa’ : 11 yang artinya “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,

Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kemudian mempusakai yang berdasarkan janji prasetia, sebagai yang tercantum dalam surah an Nisa’ ayat 33, dinasakhkan oleh firman Allah dalam surah al Anfal ayat 75: yang artinya “dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Mempusakai yang berdasarkan adopsi dibatalkan oleh firman Allah dalam surah al Ahzab ayat 4 dan 5: yang artinya Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maulamaulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan demikian pada masa islam jaya (setelah fath} makkah) sebab-sebab mendapatkan harta warisan sudah mengalami pembaharuan. Sebab Hijrah dan muakhkhah, janji setia, adopsi sudah di batalkan oleh islam. Setelah jaya sebab-sebab mendapat harta warisan ada tiga yaitu :

a.nasab (keturunan)

b.perkawinan

c.wala (memerdekakan budak)

Dalam persoalan nasab paradigma sudah berkembang. Kalau pada zaman jahiliyyah yang berhak mendapatkan warisan hanya laki-laki yang sudah dewasa, pada masa islam jaya, tidak hanya laki-laki yang berhak mendapatkannya, tetapi perempuan pun berhak mendapatkannya tetapi dengan porsi 2:1, laki-laki 2 perempuan 1. Ini menunjukkan perkembangan dan pembaharuan hukum islam,. Karena pada awalnya perempuan tidak hanya tidak mendapatkan harta warisan tetapi dia menjadi harta warisan.

Sedangkan wala’ (memerdekakan budak) menjadi sarana untuk mendapatkan harta warisan karena pada masa jahiliyyah dan awal islam perbudakan masih marak dilakukan. Salah satu misi islam yang dibawa rasulullah adalah untuk memerdekakan manusia, salah satu metode yang dipakai rasulullah agar tuan itu mau memerdekakan budaknya adalah dengan cara, orang yang mau memerdekakan budak ketika budak itu mati maka sayyid (tuan) yang memerdekakan tadi berhak mendapatkan warisan dari harta budak tadi. Hal ini ditegaskan nabi dalam haditsnya yaitu : “Wala’ itu mempunyai bagian sebagaimana bagian kerabat”.(HR. Ibn hibban dan Hakim)

Sedangkan tentang saling waris mewarisi disebabkan hubungan zaujiyyah (perkawinan) di jelaskan oleh Allah dalam surat an-nisa’ ayat 12 : yang artinya dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai tanak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu

DAFTAR PUSTAKA

• Ali, Afandi.2004.hukum waris hukum keluarga hukum pembuktian.Jakarta: CV Rineka Cipta
• Rohman,Fathchur.1975.ilmu waris.Bandung:PT Alma’arif
• http://makalahkomplit.blogspot.com/2012/10/dasar-pewarisan-pada-masa-awal-islam.html

Makalah Pernikahan Berbeda Agama

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Hubungan antar umat beragama telah lama menjadi isu yang populer di Indonesia. Popularitas isu ini sebagai konsekuensi dari masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya dari segi agama dan etnis. Karena itu, persoalan hubungan antar umat beragama ini menjadi perhatian dari berbagai kalangan, tidak hanya pemerintah tetapi juga komponen lain dari bangsa ini, sebut saja misalnya, LSM, lembaga keagamaan, baik Islam maupun non Islam dan lain sebagainya.

Seringkali kita lihat di tengah masyarakat apalagi di kalangan orang berkecukupan dan kalangan selebriti terjadi pernikahan beda agama, entah si pria yang muslim menikah dengan wanita non muslim (nashrani, yahudi, atau agama lainnya) atau barangkali si wanita yang muslim menikah dengan pria non muslim. Namun kadang kita hanya mengikuti pemahaman sebagian orang yang sangat mengagungkan perbedaan agama (pemahaman liberal). Tak sedikit yang terpengaruh dengan pemahaman liberal semacam itu, yang mengagungkan kebebasan, yang pemahamannya benar-benar jauh dari Islam. Paham liberal menganut keyakinan perbedaan agama dalam pernikahan tidaklah jadi masalah.

Namun bagaimana sebenarnya menurut pandangan Islam yang benar mengenai status pernikahan beda agama? Berangkat dari permasalahan itu kami mencoba untuk menjelas sekelumit tentang bagaimana hukumnya pernikahan beda agama, baik itu menurut UUD 1945, Kompilasi Hukum Islam, dan juga menurut agama Islam itu sendiri.

1.2.Perumusan Masalah

Supaya tidak terjadi kesimpang siuran dalam pembahasan karya tulis ini maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukumnya pernikahan beda agama menurut hukum negara

2. Bagaimana pernikahan beda agama menurut hukum Islam

BAB IIPEMBAHASAN

2.1. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Negara Indonesia

Dalam menghadapi masyarakat kompleks baik dalam segi budaya maupun agama, maka penting bagi pemerintah mengatur atau memayungi suatu kepentingan umum dengan hukum diantaranya masalah pernikahan. Untuk menghindari konflik atau ketidak selarasan dimasyarakat, maka pemerintah membuat perundang-undangan tentang pernikahan khususnya mengenai perbedaan agama. Diantara peraturan-peraturan mengenai pernikahan beda agama yang masih berlaku diantaranya:

1. Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2. UU No. 1/1974 tentang Perkawinan

3. UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama

4. PP No. 9/1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1/1974

5. Intruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pada pasal 40 point c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

KHI tersebut selaras dengan pendapat Prof. Dr. Hazairin S.H., yang menafsirkan pasal 2 ayat 1 beserta penjelasanya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya.

Dalam KHI telah dinyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama jelas tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon suami isteri beragama Islam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang memeluk agama Islam untuk melaksanakan perkawinan antar agama.

Kenyataan yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan antar agama dapat terjadi. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memberikan peluang tersebut terjadi, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan antar agama.

Berdasarkan UU No. 1/1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Secara a contrario, dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1/1974.

Mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan calon suami isteri dapat dilihat dalam UU No.1/1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada pasal 10 PP No.9/1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya.

Dalam memahami perkawinan beda agama menurut undang-undang Perkawinan ada tiga penafsiaran yang berbeda. Pertama, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f. Pendapat kedua, bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama. Pendapat ketiga bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.

2.2 Perkawinan berbeda Agama Menurut Islam

Menjaga kelestarian iman merupakan prinsip utama yang tidak boleh diutak-atik. Semua perangkat syari'ah dikerahkan untuk menjaga eksistensinya. Bahkan kalau perlu nyawa harus direlakan. Dalam ushul fiqh dijelaskan, term ini disebut hifdz al-din, yang menempati rangking satu dalam urutan hal-hal yang sangat dipelihara Islam.

Barangkali, persoalan nikah beda agama dapat dipahami dalam segmen ini. Islam tidak mau menjerumuskan umatnya ke lembah neraka. Karena itu, Islam sama sekali tidak mentolelir pernikahan dengan kaum atheis (orang yang tidak bertuhan). Larangan ini sangat tegas dan jelas karena menikah dengan orang musyrik atau musyrikah akan menuntun pada jalan neraka sebagaimana firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 221 :   

Artinya : "Mereka (orang musyrik dan musyrikah) mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".1 (QS. Al-Baqarah : 221)

Mayoritas ulama yang memberikan qayyid (catatan) bahwa keharaman pernikahan beda agama tidaklah mutlak akan tetapi tetap diperbolehkan bagi pria muslim dengan wanita ahlu kitab. Dalam hal ini para ulama melakukan kajian tafsir yang mendalam kaitannya dengan ayat tersebut. Menurut para ahli tafsir, yang disebut dengan musyrik/musyrikah adalah mereka yang mengingkari wujud Tuhan (atheis), tidak percaya pada nabi dan hari kiamat. Lalu bagaimana dengan mereka yang bukan atheis?2 Untuk mengklarifikasi masalah ini, maka dapat dilihat surat al-Bayyinah ayat 1 sebagai berikut:

Artinya : "Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata".

(QS. AL-Bayyinah : 1)

Ayat ini memberi informasi, bahwa orang kafir ada dua macam, yakni orang musyrik dan ahlu kitab. Yang disebut ahlu kitab adalah mereka yang berpedoman pada agama (kitab) samawi. Sedangkan yang disebut musyrik adalah mereka yang tidak mengakui Tuhan, nabi, hari akhir, dan berbagai doktrin agama samawi. Dengan kata lain, musyrik adalah mereka yang tidak bertuhan. Atau, mereka masih mengakui Tuhan, akan tetapi tidak berdasar pada agama samawi.

Dengan pemahaman ini, kita bisa memilih agama-agama yang ada di

belahan bumi. Sejarah mengatakan, yang termasuk agama samawi –tentunya mempunyai kitab samawi - adalah Yahudi dan nasrani. Dengan demikian hanya mereka yang berhak menyandang gelar ahlu kitab. Di luar itu, termasuk musyrikin.

Menikah dengan wanita musyrik jelas tidak diperbolehkan, namun dengan ahlu kitab ada dasar yang membolehkan yakni al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5:

Artinya : "Wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi".5 (Q.S. Al-Maaidah : 5).

Menyikapi ayat ini para ulama berbeda pendapat, Ibnu Umar mengatakan bahwa kebolehan menikahi ahlu kitab adalah rukhsah karena saat itu jumlah wanita muslimah relatif sedikit. Ketika jumlah mereka sudah imbang, bahkan jumlah kaum wanita lebih banyak, maka rukhsah itu tidak berlaku lagi.

Alasan lain untuk melarang ahlu kitab adalah kata min qablikum (sebelum kamu). Maksudnya sebelum turunnya al-Qur'an. Dengan qayyid (catatan) ini, maka yang boleh dinikahi adalah wanita ahlu kitab yang memeluk agama Yahudi atau Nasrani sebelum al-Qur'an diturunkan.

Sedangkan wanita-wanita itu sekarang ini tidak jelas tidak ada lagi. Secara psikologis, pendapat Ibnu Umar bisa dipahami. Karena si anak dalam bahaya. Lazimnya, anak lebih akrab dengan sang ibu. Ketika ibunya Nasrani misalnya, peluang anak menjadi Nasrani lebih besar.

Sekalipun demikian, peluang untuk menikah dengan ahlu kitab tetap terbuka. Sebab banyak para ulama yang berpegang teguh pada dzahir ayat yang memperbolehkan nikah dengan ahlu kitab. Di kalangan sahabat sendiri tercatat sederet nama yang menikah dengan ahlu kitab. Walaupun berakhir dengan perceraian. Mereka yang pernah menikah dengan ahlu kitab antara lain Usman bin Affan, Hudzaifah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain. Dalam kitab I'anatut Thalibin misalnya, Imam Abi Bakar menyatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab diperbolehkan. Dalam hal ini pernikahan dengan ahlu kitab bisa ditolerir. Sebab dalam aspek teologis, konsep ketuhanan, rasul, hari akhir, dan prinsip-prinsip agama banyak persamaan. Dengan kesamaan ini, mahligai rumah tangga -yang merupakan tujuan pernikahan- sangat mungkin terealisasi. Di samping itu, dengan kesamaan itu pula, peluang untuk menarik istri ke Islam bukan sesuatu yang mustahil.

Hanya saja perlu diingat bahwa kebolehan menikah dengan ahlu kitab hanya berlaku bagi lelaki muslim dengan wanita ahlu kitab. Bukan sebaliknya. Sekali lagi ini untuk menjaga iman. Sebab, lumrahnya, istri mudah terpengaruh. Jika diperbolehkan, mereka dikhawatirkan akan terperdaya ke agama lain.

Persoalan terakhir yang perlu klarifikasi adalah apakah agama yang ada di Indonesia bisa masuk dalam ahlu kitab? Untuk agama Hindu, Buda dan Konghuchu jelas tidak bisa, karena bukan agama samawi, yang tentunya konsep ketuhanannya jauh berbeda.

Sedangkan untuk Kristen Protestan dan Katolik, ada kemungkinan. Kita sebut ada kemungkinan, sebab ada yang mensyaratkan nenek moyang mereka memeluk Kristen sebelum dinasakh. Persyaratan ini untuk konteks Indonesia, sulit dilacak, kalau tidak dikatakan mustahil. Sebab agama Kristen baru datang belakangan. Sebelum itu, warga Indonesia sudah memeluk Hindu, Buda, dan Islam. Dengan kata lain, Kristen yang ada sekarang adalah keturunan mereka yang 'murtad' dari Hindu, Buda, dan Islam. Jika persyaratan ini bisa diterima, peluang untuk menikah dengan orang Kristen dan Katolik tertutup rapat-rapat.

Jika mengikuti alur jumhur, peluang itu tetap ada, sebab persyaratan itu tidak ditemukan dalam ayat. Ayat kelima surat Al-Maidah memperbolehkan menikahi ahlu kitab dengan tanpa catatan. Bahkan Syekh Nawawi menyatakan, boleh menikah dengan ahlu kitab, sekalipun nenek moyang mereka masuk Kristen dan Katolik setelah agama itu dinasakh. Ada sinyalemen kuat bahwa kitab orang Kristen dan Katolik telah berubah. Apakah hal ini menghalangi kebolehan menikah dengan mereka? Yusuf Qardlawi dengan tegas mengatakan tidak menghalangi. Dari deskripsi di atas, maka jelaslah bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan tetapi hanya bagi laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab.

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama diatur dalam kompilasi hukum Islam dan tidak diatur dalam UUD di Negara Indonesia sehingga dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara KHI dengan peraturan UUD Negara Indonesia, yang mana keduanya saling bertentangan. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pada pasal 40 point c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Sedangkan menurut hukum Islam Menikah dengan wanita musyrik jelas tidak diperbolehkan, namun dengan ahlu kitab ada dasar yang membolehkan yakni al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5, Dalam hal ini pernikahan dengan ahlu kitab bisa ditolerir. Sebab dalam aspek teologis, konsep ketuhanan, rasul, hari akhir, dan prinsip-prinsip agama banyak persamaan. Hanya saja perlu diingat bahwa kebolehan menikah dengan ahlu kitab hanya berlaku bagi lelaki muslim dengan wanita ahlu kitab. Bukan sebaliknya. Sekali lagi ini untuk menjaga iman. Sebab, lumrahnya, istri mudah terpengaruh. Jika diperbolehkan, mereka dikhawatirkan akan terperdaya ke agama lain.

Sumbangan Makalah Dari MASAIL

DAFTAR PUSTAKA

• Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhiyah. PT TOKO GUNUNG AGUNG. Jakarta. 1977
• Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Sulaiman Mar’i, tt. hlm. 243

Fiqih Muammalat | Antara Talfiq dan Tasil

Makalah Fiqih Muammalat | Antara Talfiq dan Ta`sil

Pendahuluan

Islam sebagai “Ad-Deen” yang turunkan oleh Allah S.W.T adalah satu-satunya agama yang merangkumi segenap aspek kehidupan insan baik duniawi dan ukhrawi. Kedua-duanya ditekankan oleh Islam dengan menjadikan seluruh kehidupan manusia sebagai ibadat kepadaNya:   

((Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu))[51:56].

Keluasan ilmu Islam (dari konteks ilmu yang berkaitan secara langsung dengan amalan dan ibadat manusia) ini boleh dicerakinkan kepada 3 cabang ilmu: Akidah (Iman), Syariat @ Fiqh (Islam) dan Akhlak (Ihsan). Fiqh Muamalat, merupakan pecahan daripada ilmu fiqh yang merangkumi: ibadat, muamalat, kekeluargaan (ahwal syakhsiah), jenayah dan pentadbiran negara. Namun penghayatan masyarakat terhadap kepentingan fiqh muamalat, jenayah dan pentadbiran negara kurang dititikberatkan semenjak kejatuhan sistem khilafah.

Kesan daripada masalah ekonomi yang melanda dunia pada hari ini telah membuka mata banyak pihak hatta dunia barat terhadap kepentingan untuk kembali kepada sistem ekonomi dan kewangan Islam. Ini menjadi titik perubahan “turning point” kepada hala tuju perkembangan ilmu ekonomi semasa. Pelbagai usaha dijalankan untuk mengislamisasikan sistem kewangan yang ada dengan berpandukan prinsip ilmu-ilmu Islam. Ilmu usul fiqh, qawaid fiqhiah dan maqasid memainkan peranan yang penting dalam mengeluaran hukum-hukum yang selari dengan arus kemajuan dan perkembanagn dunia.

Penulis dalam tulisan ringkas ini, cuba untuk merungkai perbincangan tentang pertembungan antara keterbukaan dan keterikatan dalam hukum-hukum yang berkaitan fiqh muamalat. Penekanan akan diberi kepada masalah usul yang berkaitan ta’sil fiqhi dan talfiq yang masih belum difahami oleh sebahagian penuntut ilmu agama dan menjadi perdebatan hangat antara ilmuan Islam.

Segala yang baik datangnya daripada Allah S.W.T, dan segala kekurangan datangnya daripada kelemahan diri penulis. Semoga usaha baik ini diikhlaskan niatnya oleh Allah dan dibalas dengan ganjaran pahala di sisiNya.

PEMBAHASAN

A. Pengertian

Untuk memahami tajuk perbincangan ini, istilah di bawah perlulah difahami terlebih dahulu:

1. Erti Fiqh Muamalat

2. Erti Ta’sil

3. Erti Talfiq

Kalimah “Fiqh” berasal daripada kalimah Bahasa Arab yang membawa maksud: kefahaman. Dari segi istilah pula, kalimah ini bermaksud: Ilmu berkaitan hukum-hukum amali syariat, yang dikeluarkan daripada dalil-dalilnya yang “tafsil”[1].

Muamalat pada pengertian umum bermaksud segala hukum yang mengatur hubungan manusia di muka bumi, dan secara khusus merujuk kepada urusan yang berkaitan dengan harta. Maka istilah Fiqh Muamalat secara khusus merujuk kepada: Ilmu berkaitan hukum-hukum syariat yang mengatur urusan manusia berkaitan harta[2].

“Ta’sil” ialah kata terbitan daripada kalimah (أصل) yang bermaksud asal dan punca. Dalam penggunaan ilmu fiqh, ta’sil membawa maksud: Proses menyandarkan hukum kepada sumber dan dalilnya.

“Talfiq” pada bahasa Arab bermaksud himpun dan cantum. Manakala pada istilah pula membawa erti: Menghimpunkan pandangan mazhab-mazhab yang berbeza pada satu masalah, sehinggakan terhasil amalan yang tidak diakui oleh mana mujtahid[3]. Ini adalah takrif yang lebih spesifik dan khusus, berbanding takrif lain yang tidak membezakan antara talfiq dan tatabu’ rukhas, iaitu mencari pendapat-pendapat yg ringan untuk diamalkan.

Daripada pengertian komponen tajuk di atas, dapat difahami bahawa tajuk “Fiqh Muamalat, antara Ta’sil dan Talfiq” berkisar tentang masalah hukum dan pengamalan yang berkaitan muamalat, sejauh mana dibenarkan pencampuran pendapat-pendapat mazhab yang berbeza dalam sesuatu hukum, adakah percampuran ini dikira sebagai talfiq walaupun bersandarkan kepada dalil? Inilah persoalan yang cuba diperbahaskan dalam tulisan ini.

Justeru itu, penulis akan membahagikan perbincangan ini kepada beberapa tajuk:

1. Talfiq dan hukumnya

2. Ta’sil dalam fiqh muamalat

TALFIQ & HUKUMNYA[4]

Masalah talfiq adalah salah satu tajuk yang dibincangkan dalam ilmu usul fiqh. Ia biasanya dibahaskan di bawah tajuk “Ijtihad dan Taqlid”. Namun banyak berlaku kekeliruan di kalangan penuntut ilmu Islam pada memahami hakikat istilah ini. Ini kerana terdapat beberapa istilah lain yang disalahtafsirkan atau disamakan dengan talfiq. Oleh itu, perlu bagi penulis membezakan antara beberapa istilah yang berkaitan.

Talfiq: Menghimpunkan pandangan mazhab-mazhab yang berbeza pada satu masalah, sehinggakan terhasil amalan yang tidak diakui oleh mana-mana mujtahid.

Taqlid: Mengambil sesuatu pendapat tanpa mengetahui dalilnya.

* Jelas di sini bahawa taqlid lebih umum daripada talfiq.

Berpindah mazhab: lebih umum daripada talfiq. Ini kerana mengambil pendapat mazhab-mazhab yang berbeza kadang berlaku pada masalah yang berbeza atau pada masalah yang sama yang tidak membawa kepada talfiq. Perkara ini boleh juga dikira talfiq jika berlaku pada satu masalah sehinggakan tidak diakui kesahihannya oleh mana-mana mazhab.

Tatabu’ Rukhas (mengambil pendapat-pendapat yang ringan): lebih umum daripada talfiq, kerana tatabu’ rukhas kadang-kadang tidak membawa kepada talfiq. Dan bukan semua talfiq bermaksud untuk tatabu’ rukhas, kerana kadang-kadang berhajat kepada keringanan kerana darurat atau hajat.

Taisir (keringanan): Keringanan “taisir” adalah salah satu daripada maqasid syariah. Seseorang berhajat kepada keringanan apabila berlaku kesempitan dan masyaqqah (kesukaran) untuk beramal dengan hukum asal. Maka talfiq ialah satu cabang daripada taisir yang bertujuan untuk memenuhi hajat dan menolak darurat yang berlaku. Namun kemudahan dalam agama perlu mengikut syarat-syarat dan etika-etikanya. Bukan semua perkara boleh dikatakan darurat atau hajat.

B. Pembahagian Talfiq[5]:

Talfiq boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian berdasarkan kepada perspektif masalah talfiq ini dibincangkan:

1. Tujuan

a. Talfiq yang bertujuan untuk menolak darurat dan kerana hajat, atau dengan tujuan tatabu’ rukhas.

b. Talfiq yang berlaku dengan sendiri tanpa tujuan tertentu. Seperti orang awam yang bertanya kepada mufti yang berbeza dalam satu masalah.

2. Sumber

a. Talfiq yang berdasarkan taqlid. Kebiasaannya berlaku di kalangan orang awam.

b. Talfiq yang bersandarkan ijtihad. Kebiasaan berlaku di kalangan mereka yang mampu berijtihad dan mengeluarkan hukum daripada sumbernya.

c. Talfiq yang berlaku disebabkan proses perangkaan undang-undang dan akta. Apabila kerajaan ingin mengaktakan sesuatu undang-undang, kadang-kadang mereka mengambil daripada mazhab-mazhab yang berbeza sehingga berlaku talfiq.

3. Rupa masalah yang terhasil

a. Masalah yang terdiri daripada dua hukum

- pada satu masalah: Seseorang berwudhu’, lalu menyentuh perempuan ajnabi kerana bertaqlid kepada mazhab Hanafi. Kemudian berbekam kerana berpegang kepada mazhab Syafie. Maka berhimpunlah dua hukum pada satu masalah iaitu taharah, menjadikan rupa ibadat yang tidak diakui sah oleh kedua-dua mazhab tersebut.

- pada dua masalah: Seseorang berwuduk dan menyapu sebahagian kepala kerana bertaqlid mazhab Syafie. Kemudian sembahyang menghadap arah “jihah” qiblat mengikut mazhab Hanafi. Maka berhimpun dua hukum pada dua masalah iaitu taharah dan qiblat. Namun ia berhimpun pada hukum solat sehinggakan rupa ibadat itu tidak diakui oleh mazhab tersebut.

4. Waktu berlaku niat talfiq

a. Niat bertalfiq sebelum melakukan perbuatan.

b. Berlaku niat talfiq selepas berlaku perbuatan.

C. Hukum Talfiq

Perbahasan tentang talfiq dalam ilmu fiqh belum dikenali pada zaman salafussoleh. Perkara ini timbul kesan daripada perpecahan ilmu fiqh kepada mazhab-mazhab yang berbeza. Ini dapat dilihat dalam karangan-karangan ulamak terkemudian daripada pelbagai mazhab. Pada masalah ini, terdapat 3 pendapat di kalangan ulamak[6]:

Pendapat Pertama: Haram talfiq secara mutlak.

Ini adalah pendapat kebanyakan ulamak mazhab, dan pendapat yang disokong oleh Abdul Ghani Nabulsi, As-Safarini (wafat 1189H), Alawi As-Shanqithi (wafat 1230H), Al-Muthi’ei, dan Muhammad Amin As-Shanqithi (wafat 1393H).

Pendapat Kedua: Harus talfiq secara mutlak.

Pendapat ini dinaqalkan oleh Ad-Dusuqi dari ulamak-ulamak Maghribi yang bermazhab Maliki, dan beliau mentarjihkan pendapat ini.

Pendapat Ketiga: Harus talfiq dengan bersyarat.

Antara syarat-syarat yang diletakkan ialah:

• Tidak berniatkan “tatabu’ rukhas” dengan sengaja.
• Tidak membawa kepada melanggar ijma’.
• Hendaklah berlaku talfiq pada selain perbuatan yang diamalkan secara taqlid.
• Harus dengan syarat terdapat darurat yang berhajat kepada talfiq.

D. Pendapat Muhammad Said Al-Bani[7]

Beliau telah membincangkan masalah talfiq dengan terperinci dalam kitab beliau Umdatu At-Tahqiq. Beliau menyatakan bahawa masalah ini hanya berlaku kepada pengikut mazhab (muqallid) dan orang awam. Mujtahid muthlak, mujtahid masalah, ahli tarjih dan takhrij tidak berlaku talfiq dalam hukum kerana mereka berijtihad menggunakan dalil. Beliau seterusnya membahagikan hukum talfiq kepada talfiq yang diharamkan dan yang dibenarkan dengan bersyarat.

Talfiq yang diharamkan:

1. Tatabu’ rukhas dengan sengaja tanpa darurat dan keuzuran.

2. Talfiq yang membawa kepada menyalahi hukum qadhi dan hakim.

3. Talfiq yang membawa kepada meninggalkan hukum perbuatan yang diamalkan secara taqlid.

Perkara ibadat yang diketahui kewajipannya oleh seluruh umat Islam (المعلوم من الدين بالضرورة), ibadat hati dan akhlak tidak terdapat talfiq padanya, kerana masalah talfiq hanya berkisar pada cabang-cabang fiqh yang berlaku khilaf ulamak tentang hukumnya. Ia boleh dibahagikan kepada:

Ibadat jasmani Ia dibina di atas dasar kemudahan dan tasamuh (kemaafan). 

((Dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara ugama)) [22:78]

Seeloknya bagi seorang muslim ialah mengeluarkan dirinya daripada khilaf dengan mengikut perbuatan sunnah yang diakui oleh seluruh mazhab, selagi mana ianya tidak membawa kepada kesulitan dan masyaqqah. Jika dirinya tidak mampu, boleh baginya bertalfiq dalam masalah darurat atau memenuhi hajat syarie.

D. Ibadat harta

Ia dibina di atas dasar tasydid (memberatkan) dan ihtiyath (berhati-hati). Maka hendaklah dijaga kemaslahatan empunya hak, dan tidak dibenarkan talfiq yang boleh menghilangkan hak orang lain.

Perkara-perkara haram

Ia berasaskan dasar kewara’kan dan berhati-hati. Justeru itu, tidak dibenarkan talfiq kecuali ketika keadaan darurat dan terpaksa.

Kekeluargaan (perkahwinan dan perceraian)

Hukum yang dikeluarkan dalam masalah kekeluargaan perlu selari dengan maqasid syariah dalam menjaga maslahat suami isteri dan kebahagiaan rumah tangga, sekalipun membawa kepada talfiq pada sesetengah keadaan. Namun begitu, haram menjadikan talfiq sebagai jalan untuk bermain-main dengan hukum pada bab nikah dan talak.

E. Muamalat, jenayah dan pentadbirah negara

Perkara tersebut melibatkan kesinambungan hidup masyarakat secara keseluruhannya. Sesuatu hukum yang dikeluarkan dalam masalah ini perlu melihat kepada keperluan dan maslahat umat secara menyeluruh. Maka hendaklah dirujuk kepada usul syariat dan kaedah-kaedah umum dalam syariat, atau pendapat pelbagai mazhab yang berbeza berdasarkan kaedah ilmu dan tarjih, bagi mengambil hukum yang membawa maslahat kepada umat dan kebahagian hidup mereka, walaupun membawa kepada talfiq.

F. Dalil Pengharaman dan Keharusan Talfiq[8]

Ulamak yang cenderung kepada pendapat haram berdalilkan kepada dalil-dalil berikut:

Jika diharuskan talfiq, nescaya akan membawa kepada rosaknya syariat Islam dan menghalalkan perkara yang diharamkan. Seperti seorang yang ingin berzina, boleh bertaklid pendapat Abi Hanifah pada harusnya wanita menikahkan dirinya tanpa wali, lalu bertaklid pendapat Imam Malik pada harus bernikah tanpa saksi. Perbuatan seperti ini haram dengan sepakat para ulamak.

Berdasarkan kaedah usul: setiap perkara yang membawa kepada haram, ia juga dihukumkan haram. Ia adalah salah satu daripada cabang saddu zari’ah (menutup pintu yang membawa kepada haram).

Tidak pernah diriwayatkan daripada salafussoleh bahawa mereka melakukan talfiq. Yang ada hanyalah mereka bertanyakan sebahagian sahabat Nabi pada satu masalah, dan pada masalah lain bertanyakan kepada sahabat yang berbeza. Perbuatan ini tidak dinamakan talfiq kerana berlaku pada masalah yang berbeza.

Talfiq adalah cabang masalah “mengeluarkan pendapat baru daripada pendapat yang telah wujud”. Ini dinamakan dalam ilmu usul fiqh sebagai “إحداث قول ثالث”. Apabila ulamak sesuatu zaman telah sepakat pada sesuatu masalah dan mereka khilaf kepada 2 pendapat, tidak boleh bagi mujtahid yang datang selepas itu untuk mencipta pendapat ketiga.

Bagi ulamak yang cenderung kepada keharusan talfiq pula, mereka berdasarkan dalil-dalil di bawah:

1. Mengharamkan talfiq akan menyebabkan kesulitan dan kesukaran kepada umat, khususnya kepada orang awam. Pendapat ini akan membawa kepada tidak sah ibadat yang mereka lakukan. Apatah lagi ulamak mengatakan bahawa: mazhab orang awam ialah mazhab mufti. Tentu sekali akan berlaku talfiq dalam amalan mereka.

2. Tiada dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah mahupun perkataan sahabat yang menyatakan pengharaman talfiq. Mereka memberi fatwa kepada sesiapa yang bertanya tanpa menghalang mereka daripada mengikut pendapat sahabat lain atau melarang talfiq dalam masalah tersebut.

3. Talfiq ialah satu cabang daripada taklid. Sebagaimana diharuskan taklid, begitu juga diharuskan talfiq. Jika perkara yang umum diharuskan, sudah tentu perkara yang khusus hukumnya harus.

4. Pengharaman talfiq bertentangan dengan kefahaman bahawa semua imam mujtahid berada di atas hidayat dan landasan syariat. Ia juga menafikan prinsip: khilaf yang berlaku membawa rahmat kepada umat.

Setiap dalil di atas samada yang menyokong talfiq atau menolaknya, masih boleh dibincangkan dan dipertikaikan. Namun pendapat yang lebih hampir dengan ruh syariat ialah pendapat Al-Bani yang membezakan hukum talfiq berdasarkan pelbagai perspektif yang berbeza. Pendapat ini disokong oleh Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaily, dan beliau telah menyimpulkan perbincangan tentang hukum talfiq dengan katanya: Talfiq yang dibenarkan ialah ketika hajat atau darurat, bukan dengan sia-sia atau tatabu’ rukhas dengan sengaja tanpa ada maslahat syarie. Perkara ini terhad kepada sebahagian hukum ibadat dan muamalat yang ijtihadi, tidak pada hukum yang qathie (tetap)[9].

TA’SIL DALAM FIQH MUAMALAT

Ijtihad & Pembahagiannya

Syariat Islam bersifat ma’sum (terpelihara) daripada segala kekurangan kerana ianya datang daripada Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ia berbeza dengan ijtihad ulamak pada nas-nas syariat kerana manusia tidak sunyi daripada melakukan kesalahan. Namun begitu mereka juga diberi pahala di atas usaha gigih dalam memahami nas dan mengeluarkan hukum untuk diamalkan oleh masyarkat. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi S.A.W:

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ.

((Apabila berhukum oleh seorang hakim, lalu berijtihad dan betul pada ijtihadnya baginya 2 pahala. Dan jika dia berhukum, lalu berijtihad dan tersalah pada ijtihadnya baginya satu pahala)) [riwayat Abu Daud, Nasaie dan Ibn Majah].

Perlu diingat bahawa lafaz “hakim” yang digunakan oleh baginda Rasulullah S.A.W merujuk kepada mereka yang mempunyai kemampuan untuk ijtihad (أهلية الاجتهاد), bukannya sekadar dakwaan semata-mata. Bahkan perlu baginya memenuhi syarat-syarat yang diletakkan ulamak untuk menggelarkan dirinya mujtahid. Antaranya:

Islam

Taklif

Adil

Fiqh Nafs

Ilmu berkaitan Al-Quran

Ilmu berkaitan As-Sunnah

Ilmu berkaitan Bahasa Arab

Ilmu berkaitan Usul Fiqh

Ilmu berkaitan Maqasid Syariah

Pengetahuan tentang ijma’ dan Qawaid Kulliyah bagi fiqh Islam

Pengetahuan tentang suasana dan keadaan masyarakat zaman tersebut[10].

Syarat-syarat di atas perlu dipenuhi oleh seorang yang bergelar sebagai mujtahid mutlak. Memandangkan pada zaman mutakhir ini wujud kesukaran untuk memenuhi keseluruhan syarat tersebut, terdapat pandangan yang menggolongkan mujtahid kepada beberapa peringkat[11]:

Mujtahid Mustaqil

Mujtahid Muthlak ghair Mustaqil (Abu Yusuf, Muhammad, Zufar, Ibn Qasim, Asyhab, Al-Buwaithy, Al-Muzani)

Mujtahid Takhrij (Hasan ibn Ziyad, Al-Karkhi, At-Thohawi, Al-Abhuri, Ibn Abi Zaid, AS-Syeirazi, Al-Marwazi)

Mujtahid Tarjih

Mujtahid Fatwa

Begitu juga ulamak membincangkan tentang tajazzu’ ijtihad, iaitu ijtihad dalam sebahagian cabang fiqh sahaja (seperti muamalat) dan tidak pada cabang-cabang yang lain. Dengan pembahagian ini, dapat disimpulkan bahawa mereka yang ingin berijtihad atau mengeluarkan fatwa dalam bidang fiqh muamalat perlu sekurang-kurangnya memenuhi syarat tersebut pada nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis yang berkaitan dengan muamalat. Tanpa mengabaikan ilmu usul fiqh, qawaid fiqhiyah dan maqasid, kerana ilmu tersebut adalah instrument (alat) yang penting dalam memahami nas dan mengeluarkan hukum.

Adab berta’amul (berinteraksi) dengan nas

Perbincangan tentang ta’sil memerlukan kita untuk memahami kaedah dan adab berinteraksi dengan nas-nas Al-Quran, Hadis, perkataan sahabat, dan ijtihad fuqaha’. Keghairahan seseorang mengeluarkan hukum tanpa mengikuti disiplin ilmu yang betul akan membawa kepada natijah yang tidak selari dengan ruh syariat.

Perkara paling penting yang memastikan hukum yang dikeluarkan bertepatan dengan kehendak syarak ialah fiqh waqi’ah (memahami masalah yang berlaku) dan fiqh waqi’ (memahami suasana). Kerana itulah ulamak menekankan kepentingan menggambarkan masalah yang berlaku dengan tepat (تصوير المسألة) dan menentukan hakikat masalah baru yang berlaku dengan merujuk kepada asal masalah fiqh yang sama (التكييف الفقهي)[12].

Bagi memahami masalah yang berlaku seseorang perlu mengikut manhaj (metodologi) yang kemas dan tersusun. Antara perkara yang membantu dalam merangka manhaj yang berkesan[13]:

• Mengumpul segala maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan beserta keterangan dan huraian dari segenap aspek masalah.
• Tidak gopoh dalam mengeluarkan pendapat kerana kecuaian dalam mengeluarkan hukum akan membawa kepada kesan negatif.
• Mencerakin dan meleraikan akad-akad yang berhimpun (العقود المركبة) dalam satu masalah kepada unsur-unsurnya yang asas.
• Melihat kepada adat dan uruf masyarakat yang hendak ditujukan hukum tersebut.
• Berhubung dengan pakar dan ahli dalam bidang yang berkaitan, seperti ahli ekonomi, sosial, perubatan dan politik bagi meminta penerangan daripada mereka dalam masalah yang berkaitan.
• Meminta penjelasan daripada pihak yang bertanya, kerana ia dapat menyatakan tujuan dan sebab yang tersembunyi, serta dapat memahami masalah dengan lebih terperinci.

Kemudian masalah tersebut perlu dinilai berdasarkan dalil syariat dengan proses yang dinamakan “التأصيل الفقهي” melalui langkah-langkah di bawah:

1. Merujuk kepada nas Quran

2. Merujuk kepada nas hadis

Nas Al-Quran dan hadis perlu dianalisis berdasarkan kaedah usul. Jika berlaku pertentangan dalil, ia perlu dirungkai berpandukan metodologi ulamak usul[14]:

Syafieyah: Jama’, tarjih, nasakh, mengenepikan dalil-dalil tersebut dan merujuk kepada dalil-dalil lain yang lebih rendah.

Hanafiyah: Nasakh, tarjih, jama’, mengenepikan dalil-dalil tersebut dan merujuk kepada dalil-dalil lain yang lebih rendah.

3. Merujuk kepada fatwa sahabat

4. Merujuk kepada fatwa tabien dan karangan ulamak terdahulu

Fatwa sahabat, tabien dan ulamak terdahulu tidak setaraf dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana itu perkataan mereka hanya dijadikan sebagai sokongan dan peneguhan kepada dalil (الاستئناس). Justeru ia perlu disaring dan ditarjihkan melalui:

Qawaid Fiqhiyah

Maqasid Syarieyah

Siasah Syarieyah

Siasah Iqtisadiyah (Ekonomi)

Imam Ghazali telah menukilkan perkataan Imam Syafie yang terlebih dahulu meletakkan asas kepada langkah yang dinyatakan di atas: Apabila berlaku sesuatu masalah baru bagi mujtahid, hendaklah dibentangkannya kepada nas Al-Quran. Jika tidak didapati nas daripada Al-Quran, hendaklah dibentangkan kepada hadis mutawatir, kemudian hadis ahad. Jika tidak didapati nas daripada hadis, hendaklah melihat kepada zahir Al-Quran, lalu dirujuk kepada dalil-dalil yang mengkhususkan zahir tersebut daripada qias atau hadis. Jika tidak terdapat dalil yang mengkhususkan, maka dihukum dengan zahir tersebut. Jika tidak didapati zahir nas daripada Al-Quran atau hadis, maka dirujuk kepada mazhab-mazhab ulamak. Jika terdapat pendapat yang disepakati, maka diikut pendapat tersebut. Jika tidak terdapat persepakatan, maka bolehlah menggunakan qias di samping mendahulukan kaedah umum daripada kaedah furu’[15].

Tidak semua dalam Makalah ini yang dicantumkan karena terlalu banyak, jika ingin mendapatkan secara lengkap dapat Anda download dalam Format DOC di sini